Prioritas Peningkatan Kualitas Kehidupan

Prioritas Peningkatan Kualitas Kehidupan

Prioritas Peningkatan Kualitas Kehidupan
Prioritas Peningkatan Kualitas Kehidupan

Prioritas Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Kesenjangan pencapaian pembangunan bagi perempuan dan laki-laki mengalami penurunan, walaupun masih perlu diturunkan lebih lanjut. Hal ini terlihat dari peningkatan angka IPG, yaitu dari 0,721 pada tahun 2005 menjadi 0,726 pada tahun 2007 (Human Development Report/HDR). Selain itu IDG Indonesia, juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari 0,613 pada tahun 2005 menjadi 0,621 pada tahun 2007 (BPS-KNPP). Namun demikian, kecilnya peningkatan nilai IDG tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan, ekonomi, dan politik, masih belum memadai. Kemajuan terlihat pula pada kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Di bidang pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini dan angka partisipasi sekolah (APS) usia 7-12, 13-15, dan 16-18 tahun. Di bidang kesehatan, ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi, balita, dan neonatal. Sedangkan di bidang ketenagakerjaan ditunjukkan dengan menurunnya persentase pekerja anak usia 10-14 tahun.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik, menjamin konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi. Perwujudan dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan yang baik terlihat dari perkembangan daerah otonomi baru yang tertata cukup baik dan peningkatan dan perkembangan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah dengan adanya peningkatan transfer keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah lebih dari 100 persen. Sasaran ini diwujudkan melalui prioritas Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Prioritas Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pada kurun waktu 2004-2009 perkembangan daerah otonomi baru tertata cukup baik. Hal ini tercermin dari terkendalinya pembentukan daerah otonomi baru, yaitu berupa penurunan jumlah daerah otonom baru (DOB) yang terbentuk dari sebanyak 104 daerah pada kurun waktu 2000-2004 menjadi 57 daerah pada kurun waktu 2004-2009. Berdasarkan peningkatan dan perkembangan kapasitas keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik, telah terjadi peningkatan transfer keuangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dari Rp150,46 Triliun pada tahun 2005 menjadi Rp309,57 Triliun pada tahun 2009. Selain itu, proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah terutama pada daerah kabupaten/kota juga meningkat dari tahun 2007 sebesar 6,1 persen menjadi sebesar 7,1 persen di tahun 2009

Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat. Hal ini akan dicerminkan dengan berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, yang dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas, terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa. Perwujudan peningkatan pelayanan birokrasi masyarakat dapat terlihat dari penurunan praktik korupsi sesuai dengan meningkatnya indeks persepsi korupsi Indonesia, meningkatnya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta meningkatnya jumlah instansi pemerintah (pusat, daerah) yang melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sasaran ini diwujudkan melalui penetapan prioritas yang diletakkan pada penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Prioritas Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa. Pada RPJMN 2004-2009, pembangunan aparatur negara diarahkan untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan sasaran berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. Praktik korupsi telah menurun secara nyata sesuai dengan meningkatnya IPK Indonesia, meningkatnya opini WTP hasil audit BPK atas LKKL dan LKPD, serta meningkatnya jumlah instansi pemerintah (pusat, daerah) yang melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berbagai program bidang aparatur negara yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2009 telah memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Keberhasilan pembangunan aparatur negara antara lain ditunjukkan oleh pencapaian Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Baca Juga : 

Pencapaian Agenda II Mewujudkan Indonesia Yang Adil

Pencapaian Agenda II Mewujudkan Indonesia Yang Adil

Pencapaian Agenda II Mewujudkan Indonesia Yang Adil
Pencapaian Agenda II Mewujudkan Indonesia Yang Adil

Sasaran pertama dari Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum. Perwujudan peningkatan keadilan terlihat dari berbagai penyusunan perundang-undangan yang tidak diskriminatif. Namun, dalam hal penegakan hukum masih ditemukan berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sehingga masih diperlukan upaya dan komitmen yang lebih intensif. Sasaran ini diwujudkan melalui prioritas Pembenahan Sistem dan Politik Hukum; serta Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Prioritas Pembenahan Sistem dan Politik Hukum. Pencapaian sasaran penataan hukum dilaksanakan melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan. Selama lima tahun pelaksanaan RPJMN 2004-2009 Pemerintah telah menetapkan sebanyak 284 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dari jumlah tersebut sebanyak 87 buah UU merupakan RUU yang tercantum dalam Prolegnas. Salah satu faktor penghambat dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum adalah masih belum dipatuhinya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara konsisten. Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan sistem dan politik hukum adalah Program Pembentukan Hukum. Keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, salah satunya adalah pada bidang pemberantasan korupsi, dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi) dan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Prioritas Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk. Pencapaian penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dilaksanakan antara lain melalui peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung unsur diskriminatif; perbaikan pelayanan, khususnya di bidang hukum termasuk HAKI, keimigrasian, dan administrasi hukum umum; serta pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam penyelenggaraan Pemilu dengan aman dan tertib terlihat dari pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2009. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum merupakan satu-satunya program yang menjadi andalan dalam mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan ini. Pada kurun waktu 2004-2009, program tersebut dilaksanakan oleh beberapa kementerian/lembaga dan tidak hanya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bidang hukum saja.

Prioritas Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencapaian penanganan korupsi di Indonesia telah memperlihatkan hasil yang cukup baik, dengan meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 1,9 pada tahun 2004 menjadi 2,8 pada tahun 2009. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras Pemerintah untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di berbagai bidang. Namun, pelaksanaan penegakan hukum atas hak asasi manusia di Indonesia secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih terjadi seperti pada kasus-kasus penggusuran, kelaparan, dan pemutusan hubungan kerja secara massal. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM, sampai saat ini juga terus dilakukan berbagai Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM). Rencana aksi ini tertuang dalam Keppres Nomor 40 Tahun 2004 tentang RANHAM 2004-2009 disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Upaya pencapaian sasaran penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas Hukum dan HAM ini terutama didukung melalui pelaksanaan Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender untuk meningkatkan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan. Pencapaian indeks pembangunan gender (IPG)/Gender-related Development Index(GDI) dan indeks pemberdayaan gender (IDG)/(Gender Empowerment Measure/GEM) menunjukkan peningkatan, artinya telah terjadi kemajuan dalam upaya peningkatan keadilan gender. Sasaran ini diwujudkan melalui prioritas Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Sumber : https://obatsipilisampuh.id/bisnis-online/

Evaluasi Lima Tahun RPJMN

Evaluasi Lima Tahun RPJMN

Evaluasi Lima Tahun RPJMN
Evaluasi Lima Tahun RPJMN

Pencapaian sasaran-sasaran dari Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai menunjukkan hasil yang cukup baik. Situasi aman dan damai dapat terwujud berkat kemajuan dalam penyelesaian berbagai konflik di daerah maupun konflik antarkelompok warga masyarakat serta penanggulangan berbagai bentuk kriminalitas. Semakin kokohnya NKRI didukung oleh keberhasilan pemerintah dengan dukungan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme dan terorisme serta peningkatan kemampuan pertahanan negara yang tercermin dari pengembangan tingkat kesiapan alutsista. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia semakin meningkat antara lain peran Indonesia di PBB, penyelesaian masalah Palestina, dan diadopsinya prakarsa Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN.

Berkaitan dengan pencapaian sasaran-sasaran pada Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, kemajuan pencapaian yang cukup baik telah terlihat, diantaranya ditunjukkan oleh meningkatnya pelayanan birokrasi masyarakat yang tercermin dari penurunan praktik korupsi, menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang tercermin dari peningkatan angka IPG dan IDG, terkendalinya pembentukan daerah otonom baru sebagai hasil pelaksanaan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, dan meningkatnya penataan perundang-undangan termasuk dukungan yang positif dan keterlibatan pemerintah dalam penyusunan perubahan terhadap peraturan perundangan bidang politik bagi berkembangnya proses demokratisasi Indonesia. Selain berbagai kemajuan di atas, terdapat beberapa pencapaian yang masih membutuhkan upaya dan komitmen yang lebih besar, salah satunya adalah pelaksanaan penegakan hukum atas hak asasi manusia.

Pada Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, hasil pencapaian sasaran-sasarannya belum sepenuhnya dapat terwujud dengan baik. Pencapaian sasaran penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen tahun 2009 serta penciptaan lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga masih menemui kendala. Kendala yang dihadapi adalah goncangan ekonomi global dan bencana alam yang berdampak pada perekonomian domestik. Namun, terdapat juga berbagai kemajuan yang cukup berarti, antara lain meningkatnya kontribusi kawasan perdesaan terhadap pertumbuhan nasional, berkurangnya jumlah kabupaten dengan status daerah tertinggal; meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya AKI dan AKB; menurunnya TFR; dan meningkatnya perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam; serta perbaikan infrastruktur yang ditunjukkan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan RPJMN 2004-2009 telah terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai kemajuan yang dan berarti bagi pembangunan Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu berbagai kemajuan yang belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini cukup nyata terlihat pada beberapa pencapaian seperti penurunan jumlah penduduk miskin, penurunan jumlah pengangguran terbuka, dan beberapa pencapaian lainnya. Upaya yang lebih besar dan mencakup komitmen dan kerjasama seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan dalam pencapaian pembangunan sesuai target yang ditetapkan.

Sumber : https://lakonlokal.id/cooking-restaurant-apk/

Warganegara dan Negara

Warganegara dan Negara

Warganegara dan Negara
Warganegara dan Negara

Hukum[4] adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.[5] dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakatterhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.”

Unsur-unsur hukum meliputi :

Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat
Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang
Peraturan itu secara umum bersifat memaksa
Sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.
Ciri-ciri hukum antara lain :

terdapat perintah ataupun larangan dan
perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang
Kewarganegaraan
Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (secara khusus:negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga Negara

to;ma� ‘ – o ��- � t; margin-left:38.4pt;text-indent:-.25in;line-height:14.25pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list .5in;background:white’>4. Pendidikan sekolah dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas

Faktor Pendorong Terjadinya Urbanisasi
Lahan pertanian semakin sempit
Merasa tidak cocok dengan budaya tempat asalnya
Menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa
Terbatasnya sarana dan prasarana di desa
Diusir dari desa asal
Memiliki impian kuat menjadi orang kaya
Keuntungan Urbanisasi
Memoderenisasikan warga desa
Menambah pengetahuan warga desa
Menjalin kerja sama yang baik antarwarga suatu daerah
Mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa
Akibat urabnisasi
Terbentuknya suburb tempat-tempat pemukiman baru dipinggiran kota
Makin meningkatnya tuna karya (orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap)
Masalah perumahan yg sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan
Lingkungan hidup tidak sehat, timbulkan kerawanan sosial dan kriminal

Baca Juga : 

Unsur unsur Desa

Unsur unsur Desa

Unsur unsur Desa
Unsur unsur Desa

Unsur unsur Desa
Daerah
Tanah yang produktif, lokasi, luas dan batas
yang merupakan lingkungan geografis
Penduduk
Jumlah penduduk, pertambahan penduduk,
pertambahan penduduk, persebaran penduduk
dan mata pencaharian penduduk
Tata Kehidupan
Pola tata pergaulan dan ikatan ikatan pergaulan
warga desa termasuk seluk beluk kehidupan
masyarakat desa

URBANISASI DAN URBANISME
Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau juga bisa disebut urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan.proses urbanisasi bisa dikatakan terjadi disetiap negara di dunia,bai pada negara yang sudah maju ataupun sampe negara yang miskin .
Urbanisme Dalam kepustakaan geografi pandangan seorang geografiwan terhadap “urbanisasi” ini ialah sebuah kota sebagai sesuatu yang integral, dan untuk memiliki pengaruh atau merupakan unsur yang dominan dalam sistem keruangan yang lebih luas tanpa mengabaikan adanya jalinan yang erat antara aspek politik, sosial dan aspek ekonomi dengan wilayah di sekitarnya. sedangkan istilah “urbanisme” dikaitkan dengan perilaku hidup atau cara hidup di kota.
Proses urbanisasi dapat tejadi dengan lambat maupun dengan cepat,karena tergantung dari pada keadaan masyarakat yang bersangkutan .proses itu terjadi dengan menyangkut dua aspek,yaitu:
Perubahannya masyarakat desa menjadi masyarakat kota
Bertambahnya penduduk kota yang disebabkan oleh mengalirnya penduduk yang berasal dari desa-desa .
Berdasarkan proses diatas ,maka ada beberapa aspek yang menyebabkan suatu daerah tempat tinggal mempunyai penduduk yang baik.Artinya aadalah sebab suatu daerah mempunyai daya tarik sedemikian rupa,sengingga orang orang pendatang makin banyak.suatu persekutuan hidup dan kesatuan sosial didasarkan atas 2 macam prinsip :
1. Prinsip hubungan kekerabatan
2. Prinsip hubungan tinggal dekat/teritorial.
Prinsip ini tidak lengkap apabila yang mengikat adanya aktivitas tidak diikut sertakan ,yaitu:
1. Tujuan khusus yang ditentukan oleh faktor ekologis,
2. Prinsip yang datang dari “atas” oleh aturan dan undang undang.

Lingkungan hubungan yang ditentukan oleh berbagai prinsip tersebut hubungannya saling terjaring,yang batas batasnya berbeda- beda: mungkin dengan pola konsentris,artinya hubungan tiap individu dimulai dengan lingkungan kecil mencakup kerabat dan tetangga dekat.

PERBEDAAN MASYARAKAT DESA DENGAN MASYARAKAT KOTA
Masyarakat desa
Masyarakat desa memiliki hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam dibanding masyarakat kota. Biasanya mereka hidup berkelompok dan mayoritas bermata pencaharian petani. Pekerjaan di luar pertanian hanya sekedar sampingan, meskipun ada pula sebagian kecil yang berstatus pegawai negeri, TNI, POLRI, maupun karyawan swasta, namun persentasenya relatif kecil.

Kepala desa, tokoh masyarakat dan golongan kaum tua lebih dominant berpengaruh dan memegang peranan penting sera menjadi tokoh panutan bagi warga setempat san keputusan – keputusannya sangat mengikat bahkan telah dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari – hari dan menjadi adat setempat.

Rasa persatuan sangat kuat san menimbulkan saling kenal mengenal dan saling tolong menolong atau gotong royong dalam segala hal. Alat komunikasi sangat kurang sehingga komunikasi yang berkembang cenderung sangat sederhana bahkan desas – desus, kasak – kusuk masih menjadi kebiasaan dan sangat cepat diterima oleh masyarakat, meskipun hal itu biasanya dilakukan pasa hal-hal yang mengarah negatif.
Masyarakat Kota
Kehidupan masyarakat kota, cenderung mengarah individual dan kurang mengenal antara warga yang satu dengan lainnya meskipun tempat tinggalnya berdekatan. Rasa persatuan tolong menolong dan gotong royong mulai pudar dan kepedulian social cenderung berkurang.

Perbedaan masyarakat desa dan masyarakat kota
Perbedaan masyarakat kota dengan masyarakat desa adalah sebagai berikut :
1)Masyarakat kota memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a.Terdapat spesialisasi dari variasi pekerjaan.
b.Penduduknya padat dan bersifat heterogen.
c.Norma-norma yang berlaku tidak terlalu mengikat.
d.Kurangnya kontrol sosial dari masyarakat karena sifat gotong royong mulai menrun.

2)Masyarakat desa memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a.Jumlah penduduk tidak terlalu padat dan bersifat homogen.
b.Kontrol sosial masih tinggi.
c.Sifat gotong royong masih kuat; dan
d.Sifat kekeluargaannya masih ada.
Perbedaan masyarakat kota dengan masyarakat di desa, misalnya ketika membuat rumah di desa dilakukan dengan gotong royong sedang di kota pada umumnya dilakukan dengan membayar tukang. Hubungan sosial kemasyarakatan di desa dalam satu desa antara satu RT atau RW terjadi saling mengenal, sedangkan di kota sudah mulai hilang hubungan sosial kemasyarakatannya misa

Sumber : https://anchorstates.net/

Masyarakat Pedesaan

Masyarakat Pedesaan

Masyarakat Pedesaan
Masyarakat Pedesaan

Desa, atau udik, menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut Kepala Kampung atau Petinggi.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, di Bali disebut dengan istilah banjar dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat.
HAKIKAT DAN SIFAT MASYARAKAT PEDESAAN
Seperti dikemukakan oleh para ahli atau sumber bahwa masyarakat In¬donesia lebih dari 80% tinggal di pedesaan dengan mata pencarian yang bersifat agraris. Masyarakat pedesaan yang agraris biasanya dipandang antara sepintas kilas dinilai oleh orang-orang kota sebagai masyarakat tentang damai, harmonis yaitu masyarakat yang adem ayem, sehingga oleh orang kota dianggap sebagai tempat untuk melepaskan lelah dari segala kesibukan, keramaian dan keruwetan atau kekusutan pikir.

Maka tidak jarang orang kota melepaskan segala kelelahan dan kekusutan pikir tersebut pergilah mereka ke luar kota, karena merupakan tempat yang adem ayem, penuh ketenangan. Tetapi sebetulnya ketenangan masyarakat pedesaan itu hanyalah terbawa oleh sifat masyarakat itu yang oleh Ferdinand Tonies diistilahkan dengan masyarakat gemeinschaft (paguyuban). Jadi Paguyuban masyarakat itulah yang menyebabkan orang-orang kota menilai sebagai masyarakat itu tenang harmonis, rukun dan damai dengan julukan masyarakat yang adem ayem.
Tetapi sebenarnya di dalam masyarakat pedesaan kita ini mengenal bermacam-macam gejala, khususnya hal ini merupakan sebab-sebab bahwa di dalam masyarakat pedesaan penuh dengan ketegangan-ketegangan sosial.

Dalam hal ini kita jumpai gejala-gejala sosial yang sering diistilahkan dengan :
a) Konflik ( Pertengkaran)
Ramalan orang kota bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang tenang dan harmonis itu memang tidak sesuai dengan kenyataan sebab yang benar dalam masyarakat pedesaan adalah penuh masalah dan banyak ketegangan. Karena setiap hari mereka yang selalu berdekatan dengan orang-orang tetangganya secara terus-menerus dan hal ini menyebabkan kesempatan untuk bertengkar amat banyak sehingga kemungkinan terjadi peristiwa-peristiwa peledakan dari ketegangan amat banyak dan sering terjadi.
Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi biasanya berkisar pada masalah sehari-hari rumah tangga dan sering menjalar ke luar rumah tangga. Sedang sumber banyak pertengkaran itu rupa-rupanya berkisar pada masalah kedudukan dan gengsi, perkawinan, dan sebagainya.

b) Kontraversi (pertentangan)
Pertentangan ini bisa disebabkan oleh perubahan konsep-konsep kebudayaan (adat-istiadat), psikologi atau dalam hubungannya dengan guna-guna (black magic). Para ahli hukum adat biasanya meninjau masalah kontraversi (pertentangan) ini dari sudut kebiasaan masyarakat.

c) Kompetisi (Persiapan)
Sesuai dengan kodratnya masyarakat pedesaan adalah manusia-manusia yang mempunyai sifat-sifat sebagai manusia biasanya yang antara lain mempunyai saingan dengan manifestasi sebagai sifat ini. Oleh karena itu maka wujud persaingan itu bisa positif dan bisa negatif. Positif bila persaingan wujudnya saling meningkatkan usaha untuk meningkatkan prestasi dan produksi atau output (hasil). Sebaliknya yang negatif bila persaingan ini hanya berhenti pada sifat iri, yang tidak mau berusaha sehingga kadang-kadang hanya melancarkan fitnah-fitnah saja, yang hal ini kurang ada manfaatnya sebaliknya menambah ketegangan dalam masyarakat.

d) Kegiatan pada Masyarakat Pedesaan
Masyarakat pedesaan mempunyai penilaian yang tinggi terhadap mereka yang dapat bekerja keras tanpa bantuan orang lain. Jadi jelas masyarakat pedesaan bukanlah masyarakat yang senang diam-diam tanpa aktivitas, tanpa adanya suatu kegiatan tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Jadi apabila orang berpendapat bahwa orang desa didorong untuk bekerja lebih keras, maka hal ini tidaklah mendapat sambutan yang sangat dari para ahli.
Karena pada umumnya masyarakat sudah bekerja keras.

Tetapi para ahli lebih untuk memberikan perangsang-perangsang yang dapat menarik aktivitas masyarakat pedesaan dan hal ini dipandang sangat perlu. Dan dijaga agar cara dan irama bekerja bisa efektif dan efisien serta kontinyu (diusahakan untuk menghindari masa-masa kosong bekerja karena berhubungan dengan keadaan musim/iklim di Indonesia).

Menurut Mubiyarto petani Indonesia mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :
a) Petani itu tidak kolot, tidak bodoh atau tidak malas. Mereka sudah bekerja keras sebisa-bisanya agar tidak mati kelaparan.
b) Sifat hidup penduduk desa atau para petani kecil (petani gurem) dengan rata-rata luas sawah ± 0,5 ha yang serba kekurangan adalah nrimo (menyerah kepada takdir) karena merasa tidak berdaya.
Melanjutkan pandangan orang kota terhadap desa itu bukan tempat bekerja melainkan untuk ketentraman adalah tidak tepat karena justru bekerja keras merupakan kebiasaan petani agar dapat hidup.

Menurut BF. Hosolitz bahwa untuk membangun suatu masyarakat yang ekonominya terbelakang itu harus dapat menyediakan suatu sistem perangsang yang dapat menarik suatu aktivitas warga masyarakat itu dan harus sedemikian rupa sehingga dapat memperbesar kegiatan orang bekerja, memperbesar keinginan orang untuk menghemat, menabung, keberanian mengambil resiko, dalam hal mengubah secara revolusioner cara-cara yang lama yang kurang produktif.
Fungsi desa adalah sebagai berikut:
Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)
Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

Sumber : https://abovethefraymag.com/

Sistem Pakar

Sistem Pakar

 Sistem Pakar
Sistem Pakar

Sistem Pakar adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan para ahli.

Keuntungan sistem pakar :

1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan para ahli.

2. Bisa melakukan proses berulang secara otomatis.

3. Menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar.

4. Meningkatkan output dan produktivitas.

5. Meningkatkan kualitas.

6. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar.

7. Mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya.

8. Memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan.

9. Memiliki realibilitas.

10. Meningkatkan kapabilitas sistem komputer.

11. Memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian.

12. Sebagai media pelengkap dalam pelatihan.

13. Meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah.

14. Menghemat waktu dalam pengambilan masalah.

Kelemahan sistem pakar :

1. Biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal.

2. Sulit dikembangkan.

3. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar.

Konsep dasar sistem pakar

Menurut Efraim Turban, sistem pakar harus mengandung :

– Keahlian

– Ahli

– Pengalihan keahlian

– Inferensi

– Aturan

– Kemampuan menjelaskan

Ciri-ciri SP :

1. Memiliki fasilitas informasi yang handal.

2. Mudah dimodifikasi.

3. Dapat digunakan dalam berbagai jenis komputer.

4. Memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi.

Bentuk SP :

– Berdiri sendiri. Merupakan software yang berdiri sendiri, tidak tergabung dalam software lain.

– Tergabung. Merupakan bagian program yang terkandung di dalam suatu algoritma (konvensional).

– Menghubungkan ke software lain. Bentuk ini biasanya merupakan sistem pakar yang menghubungkan ke suatu paket program tertentu, misalnya DBMS.

Elemen SP :

a. User interface (antarmuka) : mekanisme komunikasi antar user dan ES.

b. Explanation facility (subsitem penjelasan) : digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara iteraktif.

c. Working memory : database global dari fakta yang digunakan dalam prosedur.

d. Agenda : daftar prioritas prosedur yang dibuat oleh motor inferensi dan direkam dalam working memory.

e. Inference engine (motor inferensi) : program yang berisi metodologi yang digunakan untuk melakukan penalaran terhadap informasi –informasi dalam basis pengetahuan untuk memformulasikan konklusi.

f. Knowledge acquisition facility : berisi pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, memformulasikan, dan menyelesaikan masalah.

Baca Juga :

Tahapan Menulis Karya Tulis Imliah

Tahapan Menulis Karya Tulis Imliah

Tahapan Menulis Karya Tulis Imliah
Tahapan Menulis Karya Tulis Imliah

Sebelum menulis suatu karya tulis ilmiah atau KTI, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

  1. Penulis harus melakukan beberapa kegiatan sebelum membuat suatu tulisan ilmiah, diantaranya menentukan tema yang akan dijadikan patokan dalam menulis sekaligus melakukan penggalian data awal.
  2. Mencoba menganalisis data awal yang diperoleh pada kegiatan sebelum menulis sehingga dapat dijadikan suatu latar belakang yang baik bagi pembuatan karya tulis ilmiah tersebut.
  3. Merumuskan masalah berdasarkan latar belakang tersebut.
  4. Menentukan tujuan, manfaat maupun ruang lingkup tulisan, dan pada akhirnya merumuskan atau menentukan judul tulisan yang mewakili permasalahan yang akan dibahas.

Tahapan-tahapan penulisan KTI :

1.Pemilihan Topik

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik adalah:
a.Area Topik
Area topik memuat cakupan masalah yang akan diangkat dalam penulisan karya tulis ilmiah. Topik lebih luas daripada judul, karena topik mencakup isi pokok dan area yang akan dibahas dan ditulis.
b.Keterbatasan
Keterbatasan yang sering ditemui dalam pemilihan topik, seringkali adalah keterbatasan yang disesuaikan dengan: 1)minat, 2)kemampuan dilaksanakan, 3) kemudahan dilaksanakan, 4) kemudahan dibuat menjadi masalah yang lebih luas, dan 5) manfaat.

2.Pengumpulan Informasi

Prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan sehubungan dengan pengumpulan informasi adalah:
a.Evaluasi instrumen, untuk mendapatkan data yang lebuh akurat dan konsisten. Evaluasi instrumen dilakukan dengan uji coba pengumpulan data dengan instrumen yang telah dibuat. Hasil uji coba akan diketahui melalui pengujian validitas dan reliabilitas.
b.Evaluasi terhadap sumber, untuk mempertanggungjawabkan data.
Penulis harus menentukan apakah data yang diperlukan dalam menulis karya tulis ilmiah berupa data primer, sekunder atau gabungan dari keduanya.
c.Pembuatan catatan, untuk memudahkan pencatatan dan pencarian kembali informasi yang telah dicatat. Catatan dapat dibuat dengan penggunaan kartu informasi, pembuatan sistem penulisan untuk menghubungan kartu informasi dengan daftar pustaka, serta pemilihan bentuk kutipan.

3. Survei Lapangan

Melakukan pengamatan atas obyek yang diteliti. Menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan Anda dalam proses penulisan atau penelitian

4. Membangun Bibliografi

Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Dengan demikian tujuan bibliofrafi adalah untuk mengetahui adanya suatu buku/pustaka atau sejumlah buku/pustaka yang pernah diterbitkan.

Penyusunan Bibliografi
a. Nama pengarang diurutkan berdasarkan urutan abjad.
b. Jika tidak ada nama pengarang, judul buku atau artikel yang dimasukkan dalam urutan abjad.
c. Jika untuk seorang pengarang terdapat lebih dari satu bahan refrensi, untuk refrensi kedua dan seterusnya, nama pengarang tidak diikutsertakan, tetapi diganti dengan garis sepanjang 5 atau 7 ketikan.
d. Jarak antara baris dengan baris untuk satu refrensi adalah satu spasi. Namun, jarak antara pokok dengan pokok lain adalah dua spasi.
e. Baris pertama dimulai dari margin kiri. Baris kedua dan seterusnya dari tiap pokok harus dimasukkan ke dalam sebanyak tiga atau empat ketikan.
5. Menyusun Hipotesis
Menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari obyek penelitian Anda. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika Anda mengamati obyek penelitian
6. Menyusun Rancangan Penelitian
Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah. Ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan.
7. Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan
Merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Anda lakukan percobaan yang signifikan dengan obyek penelitian.
8. Melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data
Setelah melakukan percobaan atas obyek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya Anda melakukan pengamatan terhadap obyek percobaan yang dilakukan tersebut.
9. Menganalsis dan menginterpretasikan data
Menganalisa dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Anda coba untuk menginterpretasikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan. Di langkah inilah Anda mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data.
10. Merumuskan kesimpulan dan atau teori
Merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan dan penginterpretasian data. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap obyek penelitian

11. Penulisan Naskah
Langkah-langkah penulisan karya tulis ilmiah terdiri atas:
a)persiapan naskah pertama,
b)revisi naskah,
c)persiapan format,
d)editing akhir, dan
e) koreksi akhir (proof reading).

Sumber : https://jilbabbayi.co.id/power-hover-cruise-apk/

Kuisioner

Kuisioner

Kuisioner
Kuisioner
  • Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang akan digunakan oleh periset untuk memperoleh data dari sumbernya secara langsung melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan pertanyaan.
  • Macam-macam bentuk kuisioner :
    • Kuisioner Terstruktur Terbuka
      • Tingkat struktur dalam kuesioner adalah tingkat standarisasi yang diterapkan pada suatu kuesioner. Pada kuesioner terstruktur yang terbuka dimana pertanyaanpertanyaan diajukan dengan susunan kata-kata dan urutan yang sama kepada semua responden ketika mengumpulkan data.
    • Kuisioner Tak Terstruktur Terbuka
      • Kuesioner tak terstruktur yang terbuka dimana tujuan studi adalah jelas tetapi respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka.
    • Kuisioner Tak Terstruktur Tersamar
      • Kuesioner tidak terstruktur yang tersamar berlandaskan pada riset motivasi. Para periset telah mencoba untuk mengatasi keengganan responden untuk membahas perasaan mereka dengan cara mengembangkan teknik-teknik yang terlepas dari masalah kepedulian dan keinginan untuk membuka diri. Teknik tersebut dikenal dengan metode proyektif. Kekuatan utama dari metode proyektif adalah untuk menutupi tujuan utama riset dengan menggunakan stimulus yang disamarkan.
      • Metode proyektif merupakan cara yang digunakan untuk menggambarkan kuesioner yang mengandung stimulus yang memaksa para subjek untuk menggunakan emosi, kebutuhan, motivasi, sikap, dan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri dalam memberikan suatu jawaban atau respon.
      • Stimulus yang paling sering digunakan adalah asosiasi kata, kelengkapan kalimat, dan bercerita atau penuturan cerita.
    • Kuisioner Terstruktur Tersamar
      • Kuesioner terstruktur yang tersamar merupakan teknik yang paling jarang digunakan dalam riset pemasaran. Kuesioner ini dikembangkan sebagai cara untuk menggabungkan keunggulan dari penyamaran dalam mengungkapkan motif dan sikap dibawah sadar dengan keunggulan struktur pengkodean serta tabulasi jawaban.
  • Langkah-langkah merancang sebuah kuisioner :

1. Tetapkan informasi yang ingin diketahui.
2. Tentukan jenis kusioner dan metode administrasinya.
3. Tentukan isi dari masing-masing pertanyaan.
4. Tentukan banyak respon atas setiap pertanyaan.
5. Tentukan kata-kata yang digunakan untuk setiap pertanyaan.
6. Tentukan urutan pertanyaan.
7. Tentukan karakteristik fisik kuisioner.
8. Uji kembali langkah 1 sampai 7 dan lakukan perubahan jika perlu.
9. Lakukan uji awal atas kuisioner dan lakukan perubahan jika perlu.

Sumber : https://jilbabbayi.co.id/monster-fishing-apk/

Serunya Nobar Pertunjukkan Wayang oleh 32 Dalang Cilik

Serunya Nobar Pertunjukkan Wayang oleh 32 Dalang Cilik

Serunya Nobar Pertunjukkan Wayang oleh 32 Dalang Cilik
Serunya Nobar Pertunjukkan Wayang oleh 32 Dalang Cilik

Sebanyak 32 dalang cilik unjuk kebolehan memainkan wayang di acara Festival Dalang Cilik 2018 yang digelar oleh Museum Pendidikan Indonesia (MPI) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Acara yang diikuti oleh dalang usia SD dan SMP dari berbagai daerah ini berlangsung pada Senin (30/4) hingga Jumat (4/5) di halaman Rektorat UNY.

Kepala Museum Pendidikan Indonesia, Hajar Pamadi menegaskan, acara Festival Dalang Cilik ini sudah rutin digelar tiap tahunnya oleh MPI. Tunuan utamanya sebagai upaya mengembangkan pendidikan karakter bagi anak-anak.

“Wayang adalah salah satu media pendidikan karakter bagi anak. Tujuan

Festival Dalang Cilik 2018 ini utamanya adalah mengembangkan pendidikan karakter itu, ” terang Hajar ketika dijumpai di ruang kerjanya, Senin (30/4).

Ditambahkan, FDC memiliki daya tarik tersendiri di kalangan dalang cilik Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya pendaftar yang masuk. Sayangnya, waktu penyelenggaran yang bersamaan dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SD pada (3-5/5) membuat beberapa pendaftar terpaksa harus mengundurkan diri.

“Secara lisan yang mendaftar ada 40, tapi kebanyakan minta tampil di hari

pertama karena harus ikut USBN. Ini kan ga mungkin. Jadi akhirnya ada yang mundur, ” imbuhnya.

Dua orang juara, masing – masing juara pertama tingkat SD dan SMP akan mendapat kesempatan tampil dalam pentas kolaboratif tiga generasi pada Kamis (4/5) malam. Kedua juara ini akan berkolaborasi dengan dalang mahasiswa dan dosen UNY.

Selain pentas dalang cilik, FDC 2018 juga diisi dengan beberapa kegiatan lain

terkait wayang. Sebagai pendahulu, telah digelar Lomba Krenova Seni Rupa Wayang pada Minggu (29/4). Kemudian, pada Kamis – Jumat (3 – 4/5) akan diadakan Workhsop Wayang Beber di Jurusan Seni Kriya UNY. Terakhir, Pentas Kolaborasi Tiga Generasi pada Jumat (4/5) di Hall Rektorat UNY. (Andi)

 

Baca Juga :